uu 23 2004. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992) Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) Sumber : LN 1992/100; TLN NO. uu 23 2004

 
 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992) Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA) Sumber : LN 1992/100; TLN NOuu 23 2004  KETENTUAN PIDANA 9

ichwanto. Details. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Report. TENTANG . Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Januari 2009 di Jakarta. Undang-undang (UU) NO. 12-16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16. 1 UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM R. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh. 24. NOMOR 23 TAHUN 2005 . pdf Undang-undang dibuat untuk. 2022/No. Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang. Kendala-kendala yang dihadapi. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah salah satu produk hukum yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha. 35, LN. Definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Undang-undang No. Tipe Dokumen. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. idNOMOR 23 TAHUN 2004 . Tahun. 5587, LL SETNEG: 212 HLM. Sekaligus sebagai upaya penjeraan bagi pelaku kekerasan agar tidak mengulangi lagi perbuatannta. Reskrim Polrestabes Medan) View/ Open. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Akuntanbilitas (keadaan untuk bertanggung jawab) 3. 23 Tahun 2014, yaitu mengenai penetapan perubahan batas suatu daerah, dimana pada BAB II Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus, Pasal 7 ayat 2 Undang. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah. PERBENDAHARAAN NEGARA. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Saat ini sudah ada UU KDRT yang menjadi payung hukum kekerasan. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. Katalog Produk. , M. Bab XV : Perkotaan Perbedaan Perkotaan (UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;M E N G A D I L I----- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----. UU NO 22 TAHUN 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Unduh file pdf undang-undang ini di situs resmi DPR. 4 Tahun 2006 Tentang Pemulihan yang merupakan Pelaksanaan dari UU No. UU No 23 Tahun 2004 PKDRT. ABSTRAK: UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan. Undang-Undang. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tanamkan. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana. 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; SALINAN. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,. 3/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam. 23 Tahun 2014 lebih rasional didalam pembagian kewenangan,. Indonesia, Pemerintah Pusat. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan mengenai: a. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Unduh sekarang. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Perbuatan yang menjadi perantara mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi maqâṣid-nya, maka hukum dariWaktu dibaca: 4 menit Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, disahkan Undang-Undang No. Bagian Kesembilan. Peraturan Peraturan Konsolidasi Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 38 Tahun 2004 Jalan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan klasifikasi urusan Pemerintahan UU 32/2004 UU 23/2014 1. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Kesalahan itu terdapat pada bagian yang mengatur pembatasan kasasi. HAK-HAK KORBAN 5. Memuat Dokumen. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Penerapan Pasal 55 Undang-Undang No. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengajak semua pihak melakukan refleksi kritis atas pelaksanaan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (KDRT) Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007. Perihal KDRT ini diatur salah satunya di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 6. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. U. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai. Undang-undang (UU) Entitas. Mengingat : 1. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, 19. uu23-2004_PKDRT. nurhasanah. Mencabut : UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 23 Tahun 2014) dan Kawasan Perkotaan (UU No. docx. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional,. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2004. UU. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. UU No 23 Tahun 2014 ini mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, dan memberikan panduan yang lebih jelas. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan; POJK tentang Kepemilikan Bank Umum;. 2004. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Ini lah tugas kita untuk mengkritisi UU 23/2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. . Pemerintah Pusat. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU No. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. Status: Hanya untuk pelanggan. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Diunggah oleh nurhasanah. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan UU No. Ketentuan Pasal 77 diubah, CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004. Tanggal Penetapan. Nomor. suami, isteri, dan anak; b. KETENTUAN UMUM 2. Download : UU-Nomor-35-Tahun-2014 43. Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh. Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Ancaman Militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Nomor. 23. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH I. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. Namun,. pemerintahan daerah lebih detail dibandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. d. <p>Undang-undang yang sifatnya. ABSTRAK: Untuk menjamin. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum. 23/2014 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. PUTUSAN Nomor 066/PUU-II/2004. NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. DPD baru akan terdiri dari empat perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 4357, LL SETNEG : 16 HLM. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22 September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU KDRT. penundaan kewajiban pembayaran utang. 506. ABSTRAK PERATURAN. 2004/ NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menyatakan bahwa setiap orang dilarangmenelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menuruthukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;Bahwa bagi orang yang melakukan kekerasan dalam lingkup. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (PKDRT)yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetapmenjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Pengganti UU No. . bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa. PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA . bahwa kesehatan sebagai. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 33, LN. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 0% 0% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. Perbuatan itu berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikanKETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UU NO. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang. kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-. penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku mulai 2 Oktober 2014, sebagai contoh hal yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan SDA adalah tentang penerbitan IUP. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM . UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. KETENTUAN PENUTUP. Unduh sekarang. Undang - Undang KDRT. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (KDRT) Dan Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Aug 1 2013 Hits : 90332 327. 0%.